UU Cipta Kerja: Lebih dari seribu orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang omnibus regulation, polisi dituding antidemokrasi
Potensi konflik harus bisa dihindari oleh semua kalangan. Oleh karena itu, semua unsur harus menjalankan tugas dan BeritaPolisi.id wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Yang pasti, sambungnya, terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya dan ditempatkan sebagai personel Yanma Polda Sulteng untuk mempermudah pemeriksaan.
Satu hal besar yang dipertanyakan koalisi masyarakat sipil adalah tidak adanya perkuatan mekanisme pengawasan bagi polisi.
Dalam perkembangannya, inspektorat khusus (Irsus) yang masuk dalam tim khusus bentukan Kapolri memeriksa 25 anggota polisi dari berbagai kesatuan dan pangkat yang diduga tidak bekerja profesional dalam menangani kasus Yosua.
Yang terakhir, mereka juga mau ngembangin fitur AI buat analisis kasus. Jadi nanti bakal ada rekomendasi berita yang sesuai sama minat kita. Makin particular deh pengalaman baca beritanya!
Adapun beberapa barang bukti sudah diperoleh, seperti isi pesan singkat antara korban dan terduga pelaku.
Secara terpisah, Bambang menjelaskan, selama ini terdapat kesalahan dalam memahami semboyan Satya Haprabu, yang arti sebenarnya adalah setia pada pimpinan negara, tetapi dipahami setia pada pimpinan atau atasan.
Remaja fourteen tahun diperkosa dan dijadikan budak seks di Bandung, 'darurat kekerasan seksual pada anak' yang terus berulang
Dalam waktu kurang dari dua jam, kedua menara setinggi one hundred ten lantai itu runtuh dalam awan debu yang sangat besar.
Namun demikian ia belum bisa membeberkan pasal apa yang akan dikenakan kepada terduga pelaku dengan alasan masih menunggu hingga sidang digelar.
Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda 'masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja'
Fitur keempat yang jarang diketahui tuh “Kamus Hukum”. Jadi, kalo lo baca berita terus nemuin istilah hukum yang gak ngerti, lo bisa langsung cek artinya di sana.
Pasal lain terkait kewenangan Polri untuk "mengamankan, membina, dan mengawasi" ruang siber. Kewenangan ini disebut semestinya didasarkan pada izin ketua pengadilan negeri agar polisi tidak sewenang-wenang membatasi hak warga atas informasi dan komunikasi.